Inovasi Digital Kesehatan (IDK) menurut KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1280/2023

Menurut Lampiran I Bab I huruf B angka 2 Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/1280/2023. Inovasi Digital Kesehatan (IDK) adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis. Selain itu, Instrumen dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa kesehatan dengan melibatkan ekosistem digital.

Asal Istilah dalam Peraturan

KMK 1280/2023 ditetapkan pada 4 April 2023 (Diktum KEDELAPAN) untuk mengembangkan ekosistem IDK melalui regulatory sandbox. Tujuannya agar Menghasilkan IDK yang aman, bermutu, bertanggung jawab, melindungi pengguna, dan berisiko terkelola (Diktum KESATU). Kriteria umum IDK mencakup pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama, keamanan pengguna. Selain itu, Tenaga kesehatan, pelindungan data pribadi, dan manajemen risiko (Bab I huruf E angka 2). Pedoman membagi delapan klaster IDK dengan tiga klaster prioritas (telekesehatan, pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan. Selain itu, Lokapasar kesehatan), sedangkan kecerdasan buatan masuk klaster yang belum menjadi prioritas (Bab I huruf E angka 3).

Mengapa Penting dalam Praktik

Peserta sandbox berstatus Tercatat, Diawasi, atau Dibina (Bab II huruf A). Bagian G pedoman mewajibkan peserta berstatus Diawasi atau Dibina mencantumkan logo Kemenkes beserta keterangan statusnya pada platform bisnisnya. Sementara itu, Bab III huruf E angka 2 menyebut penggunaan logo tersebut sebagai hak. Sebutan "IDK" saja belum menunjukkan status kepesertaan tersebut.

Istilah terkait: Ekosistem IDK (Bab I huruf B angka 3) dan Klaster IDK (Bab I huruf B angka 5).

Dasar hukum: KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1280/2023 Diktum KESATU dan KEDELAPAN. Lampiran I Bab I huruf B angka 1, 2, 3, dan 5, Bab I huruf E angka 2. Selain itu, 3, Bab II huruf A, Bab III huruf E angka 2, serta bagian G.