Glosarium AI layanan kesehatan

Jejak Audit AI (Klinis)

Jejak audit AI klinis adalah catatan bertanda waktu atas langkah dokumen berbantuan AI yang termasuk dalam implementasi: apa yang diusulkan AI, apa yang diubah atau disetujui pengguna berwenang, dan kapan. Cakupan, retensi, serta sumber catatan ditetapkan per institusi.

Pengembang Kecerdasan Artifisial dalam Rancangan Pedoman Etika KA (Agustus 2025)

Menurut Definisi angka 6 rancangan Pedoman Etika KA Komdigi (konsultasi publik Agustus 2025, belum berlaku), Pengembang KA adalah pihak yang merancang, mengembangkan, dan melakukan pelatihan awal terhadap model KA.

AI Front Desk

AI Front Desk menyiapkan respons, menghimpun info dasar, memeriksa ketersediaan yang telah dikonfigurasi, dan menyarankan permintaan janji temu atau langkah berikutnya di kanal yang didukung. Staf memegang kendali; klinisi berkualifikasi mengonfirmasi perutean atau konten yang berdampak klinis.

AI Medical Scribe

AI medical scribe memakai pengenalan suara untuk mengubah percakapan klinis menjadi draf catatan, biasanya dalam format SOAP atau kolom EMR terstruktur. Klinisi mengulas, menyunting, dan menyetujui draf sebelum masuk ke rekam medis.

Dokumentasi Klinis Ambient

Dokumentasi klinis ambient memakai audio dari konsultasi klinis untuk menyiapkan draf catatan kunjungan yang ditinjau klinisi. Teknologi ini dapat mengurangi sebagian pekerjaan dokumentasi manual, tetapi tidak menggantikan verifikasi klinisi, persyaratan persetujuan pasien, atau proses masuk rekam yang disetujui institusi.

Kecerdasan Artifisial (KA) dalam Rancangan Pedoman Etika Komdigi 2025

Dalam Definisi angka 1 rancangan konsep pedoman etika KA Komdigi (konsultasi publik Agustus 2025, belum berlaku), Kecerdasan Artifisial adalah teknologi sistem yang secara otonom atau semi-otonom memproses data.

Auditor Keamanan Informasi (ArKI) menurut Peraturan BSSN 8/2020

Menurut Pasal 1 angka 14 dan Pasal 30 Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020, Auditor Keamanan Informasi (ArKI) adalah orang berkompetensi audit keamanan informasi yang ditugaskan Lembaga Sertifikasi untuk mengaudit SMPI milik Penyelenggara Sistem Elektronik.

BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) mengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rumah sakit bertanggung jawab atas dokumentasi klinis lengkap dan coding medis yang dilakukan pihak berwenang sebelum pengajuan; BPJS bertanggung jawab atas verifikasi serta adjudikasi klaim.

Buku Kesehatan dalam Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI

Menurut Pasal 1 angka 6 Permenkes Nomor 29 Tahun 2013, Buku Kesehatan adalah buku berisi catatan mengenai status kesehatan calon tenaga kerja Indonesia sebelum keberangkatan, selama penempatan, dan setelah kembali ke tanah air, yang dipegang pekerja.

Pengenalan Suara Medis Bahasa Kanton

Pengenalan suara medis bahasa Kanton adalah ASR yang disetel untuk ujaran klinis Kanton, termasuk istilah medis, peralihan kode ke bahasa Inggris, dan penggunaan di Hong Kong. Teknologi ini dapat mengubah konsultasi lisan menjadi draf transkrip atau catatan terstruktur untuk diulas klinisi.

Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik (Permenkes 43/2013)

Menurut Pasal 1 angka 2 Permenkes Nomor 43 Tahun 2013, Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik adalah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan dan memantapkan mutu hasil pemeriksaan laboratorium agar bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Care Loop

Dalam lingkup yang divalidasi, Care Loop dapat mendukung penjelasan laporan, tindak lanjut temuan abnormal, pengingat pemeriksaan ulang, dan keterlibatan jangka panjang. Konteks yang disetujui diteruskan; pesan dan tindakan medis tetap berada di bawah supervisi klinisi berwenang.

Tim Casemix (Koder / Casemix) di Rumah Sakit Indonesia

Tim casemix rumah sakit mengubah dokumentasi yang telah diperiksa klinisi menjadi klaim BPJS. Koder berwenang memeriksa resume medis, menetapkan kode ICD, mengelompokkan episode ke tarif INA-CBGs, dan menyiapkan pengajuan E-Klaim. Mereka hanya dapat mengode informasi yang didukung rekam medis.

Clinical Documentation Improvement (CDI)

Clinical Documentation Improvement (CDI) adalah disiplin untuk membuat rekam klinis cukup lengkap dan presisi guna mendukung coding medis yang dilakukan pihak berwenang serta persiapan klaim sebelum pengajuan. CDI memperbaiki rekam sumber; CDI tidak melakukan adjudikasi penjamin.

Data Pribadi Spesifik dalam UU Pelindungan Data Pribadi

Menurut Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP), Data Pribadi yang bersifat spesifik mencakup data dan informasi kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi, yang pemrosesannya dapat berdampak lebih besar bagi Subjek Data Pribadi.

Inovasi Digital Kesehatan (IDK) menurut KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1280/2023

Menurut Lampiran I Bab I huruf B angka 2 KMK HK.01.07/MENKES/1280/2023, Inovasi Digital Kesehatan (IDK) adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen pelayanan kesehatan yang memberikan nilai tambah baru dengan melibatkan ekosistem digital.

Rekam Medis Elektronik (RME) menurut Permenkes Nomor 24 Tahun 2022

Menurut Pasal 1 angka 2 Permenkes Nomor 24 Tahun 2022, Rekam Medis Elektronik (RME) adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.

Sistem Elektronik menurut Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 dan PP 71/2019

Menurut Pasal 1 angka 7 Permenkes 24/2022 dan Pasal 1 angka 1 PP 71/2019, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Permenkes 75/2020)

Menurut Permenkes 75/2020 Pasal 1 angka 2 dan PP 28/2024 Pasal 999-1000, Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan adalah kaidah dasar penelitian kesehatan dengan subjek manusia atau hewan coba yang mencakup penghormatan harkat martabat manusia, berbuat baik dan tidak merugikan, serta keadilan.

Faskes (FKTP dan FKRTL)

Faskes (fasilitas kesehatan) adalah struktur berjenjang penyedia layanan dalam sistem JKN Indonesia. FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama), yaitu klinik, puskesmas, dan praktik dokter umum, menjadi pintu masuk dan pengarah rujukan; FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan) adalah fasilitas rujukan lanjutan, terutama rumah sakit. Pasien JKN umumnya memulai layanan di FKTP dan dirujuk ke FKRTL melalui surat rujukan.

Forum Satu Data Bidang Kesehatan menurut Permenkes Nomor 18 Tahun 2022

Menurut Pasal 1 angka 10 Permenkes Nomor 18 Tahun 2022, Forum Satu Data Bidang Kesehatan adalah wadah komunikasi dan koordinasi Walidata Kesehatan dan Produsen Data Kesehatan untuk penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan.

HbA1c (Hemoglobin Terglikasi)

HbA1c, atau hemoglobin terglikasi, adalah penanda darah yang mencerminkan rata-rata gula darah selama kira-kira dua hingga tiga bulan terakhir, bukan satu momen tunggal. Penanda ini banyak dipakai untuk menyaring dan memantau diabetes karena menangkap kendali glukosa jangka panjang tanpa perlu berpuasa.

Data Kesehatan menurut PP Nomor 28 Tahun 2024 dan UU PDP

Menurut Pasal 1 angka 25 PP Nomor 28 Tahun 2024, Data Kesehatan adalah angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda-tanda yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan kesehatan.

Produsen Data Kesehatan menurut Permenkes Nomor 18 Tahun 2022

Menurut Pasal 1 angka 7 Permenkes Nomor 18 Tahun 2022, Produsen Data Kesehatan adalah setiap unit kerja pada Kementerian Kesehatan yang menghasilkan Data Kesehatan sesuai daftar data, Data Kesehatan Prioritas, dan/atau penugasan Menteri.

Informasi Kesehatan menurut PP Nomor 28 Tahun 2024

Menurut Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Informasi Kesehatan adalah Data Kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna untuk mendukung pembangunan Kesehatan.

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) menurut UU Nomor 17 Tahun 2023

Menurut Pasal 1 angka 19 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah sistem yang mengintegrasikan tahapan pemrosesan, pelaporan, dan penggunaan informasi.

Tenaga Kesehatan menurut UU Nomor 17 Tahun 2023 dan PP 28/2024

Menurut Pasal 1 angka 48 PP 28/2024 dan Pasal 199 UU 17/2023, Tenaga Kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dan memiliki keterampilan melalui pendidikan tinggi, di luar Tenaga Medis, seperti perawat, bidan, apoteker, dan perekam medis.

Pelayanan Kesehatan menurut UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menurut Pasal 1 angka 3 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) menurut UU Nomor 17 Tahun 2023

Menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan menurut PP Nomor 28 Tahun 2024

Menurut Pasal 1 angka 52 PP Nomor 28 Tahun 2024, Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bukan Tenaga Medis dan bukan Tenaga Kesehatan, tetapi bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain di bidang kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan Upaya Kesehatan.

Higiene di Tempat Kerja (Permenaker 5/2018)

Menurut Pasal 1 butir 2 Permenaker Nomor 5 Tahun 2018, Higiene adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu maupun usaha pribadi hidup manusia, berpasangan dengan sanitasi yang berfokus pada lingkungan.

Hiperkes (Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja)

Hiperkes (Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja) adalah disiplin dan sertifikasi di Indonesia yang mencakup higiene perusahaan dan kesehatan kerja. Dokter dan paramedis yang menangani pemeriksaan kesehatan kerja umumnya diharapkan sudah mengikuti pelatihan Hiperkes, dan istilah inilah yang menjadi acuan dalam melakukan MCU okupasi serta penilaian kelayakan kerja.

HL7 FHIR R4

HL7 FHIR R4 (Health Level Seven, Fast Healthcare Interoperability Resources, Release 4) adalah standar untuk bertukar data kesehatan dalam bentuk resource modular yang ramah web dan diakses melalui API RESTful. Standar ini mengatur bagaimana informasi klinis dan administratif, seperti pasien, kunjungan, observasi, dan kondisi, direpresentasikan serta dibagikan antar-sistem. Release 4 adalah edisi normatif pertama, sehingga banyak diadopsi sebagai target integrasi yang stabil.

Human-in-the-Loop (dalam AI kesehatan)

Desain human-in-the-loop menugaskan orang yang berkualifikasi dan berwenang untuk mengulas atau menyetujui tindakan tertentu yang didukung AI. Titik pemeriksaan, pengulas, bukti, dan wewenangnya perlu mengikuti risiko klinis atau operasional.

Koding ICD (dan Saran Kode dari AI)

Koding ICD menerjemahkan kunjungan klinis menjadi kode diagnosis dan prosedur standar untuk statistik, pengelompokan casemix, dan pembayaran. AI dapat menyarankan kandidat kode beserta bukti, tetapi koder berwenang harus mengulas dan mengonfirmasi setiap kode sebelum pengajuan klaim.

ICD-10

ICD-10 adalah revisi ke-10 Klasifikasi Penyakit Internasional dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sistem koding standar berisi lebih dari 70.000 kode untuk mencatat diagnosis bagi keperluan klinis, statistik, dan klaim asuransi. Di Indonesia, ICD-10 menjadi dasar koding untuk penggantian biaya BPJS/INA-CBGs, dan kode yang diberikan itulah yang menentukan paket penjaminan.

ICD-11

ICD-11 adalah revisi ke-11 Klasifikasi Penyakit Internasional WHO. ICD-11 tersedia untuk pelaporan sejak Januari 2022 dan menyediakan struktur coding yang terperinci, fleksibel, serta digital-first; Indonesia sedang mempersiapkan adopsinya.

iDRG (Indonesian Diagnosis Related Groups)

iDRG (Indonesian Diagnosis Related Groups) adalah sistem casemix Indonesia penerus INA-CBGs. Sistem ini mengelompokkan episode rawat inap ke tarif berdasarkan kode diagnosis, prosedur, dan tingkat keparahan terdokumentasi; hasilnya bergantung pada rekam klinis yang akurat dan lengkap.

Iklim Kerja dan NAB (Permenaker 5/2018)

NAB iklim kerja panas menurut Lampiran Permenaker 5/2018 adalah 27,5–32,5 °C ISBB, tergantung beban kerja dan porsi waktu kerja setiap jam. Iklim kerja adalah perpaduan suhu, kelembaban, kecepatan gerakan udara, dan panas radiasi dengan pengeluaran panas tubuh pekerja akibat pekerjaannya (Pasal 1 angka 16).

INA-CBGs (Indonesian Case Based Groups)

INA-CBGs (Indonesian Case Based Groups) adalah sistem pembayaran case-mix BPJS Kesehatan untuk membayar rumah sakit dalam JKN. Episode dikelompokkan ke tarif berdasarkan diagnosis, prosedur, dan tingkat keparahan terdokumentasi. Rekam klinis harus akurat, dan coding medis dilakukan pihak berwenang.

Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) dalam Peraturan BSSN 8/2020

Menurut Pasal 1 angka 13 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020, Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) adalah alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi di organisasi dalam mempersiapkan penerapan SNI ISO/IEC 27001.

Informasi Elektronik dalam UU ITE (UU 11/2008)

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik—termasuk tulisan, suara, gambar, foto, surat elektronik, atau simbol—yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami.

Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI) menurut Perban BSSN 8/2020

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020, SMPI adalah pengaturan kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dalam penerapan manajemen pengamanan informasi berdasarkan asas risiko dengan acuan SNI ISO/IEC 27001.

Runtime Institusi untuk AI Kesehatan

Runtime institusi adalah lapisan terkelola yang memungkinkan rumah sakit menjalankan alur AI menurut aturannya. Lapisan ini mengatur peran berwenang, persetujuan manusia, bukti audit, dan koneksi sistem terkendali, sementara HIS/EMR tetap menjadi sumber data resmi.

ISO/IEC 27001:2022

ISO/IEC 27001:2022 adalah standar internasional untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS), yaitu kerangka penilaian risiko, kontrol keamanan, dan perbaikan berkelanjutan yang diaudit oleh badan sertifikasi pihak ketiga terakreditasi. Standar ini menunjukkan kematangan pengelolaan keamanan, bukan ketiadaan insiden.

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program jaminan kesehatan nasional Indonesia yang dikelola BPJS Kesehatan dan memberikan jaminan kesehatan kepada sebagian besar penduduk Indonesia. Inilah kerangka yang menaungi rujukan (surat rujukan), surat kontrol, jenjang fasilitas (Faskes), hingga penggantian biaya INA-CBGs.

K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) adalah kerangka keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia, yaitu kumpulan hukum dan praktik yang mengatur keselamatan pekerja, pengendalian bahaya, serta kesehatan pekerja, termasuk pemeriksaan kesehatan yang menentukan kelayakan kerja. Kerangka inilah yang mendasari bagaimana temuan MCU okupasi diterjemahkan menjadi keputusan kelayakan kerja dan tindak lanjut.

Keamanan Informasi menurut Peraturan BSSN 8/2020

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020, Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

Kesehatan Jiwa dalam Pemeriksaan Pekerjaan Tertentu

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 74 ayat (1), PP Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 145 ayat (1), dan Permenkes Nomor 29 Tahun 2022 Pasal 1 angka 1, Kesehatan Jiwa adalah kondisi ketika individu berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Dengan begitu, ia menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu berkontribusi untuk komunitasnya.

Laboratorium Klinik dalam Peraturan Kesehatan Indonesia

Menurut Pasal 1 angka 1 Permenkes Nomor 43 Tahun 2013, Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi kesehatan perorangan guna menunjang diagnosis, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan.

MCU (Medical Check-Up)

MCU, atau medical check-up, adalah skrining kesehatan terstruktur yang menggabungkan hasil laboratorium, tanda vital, pemeriksaan fisik, dan temuan spesialis menjadi laporan yang diulas dokter.

Otomatisasi Laporan MCU dengan Supervisi Klinisi

Otomatisasi laporan MCU mengubah data MCU yang tercatat menjadi draf terstruktur, menerapkan aturan pelaporan yang ditetapkan, dan menstandarkan penyiapan berulang untuk ulasan klinisi. Dokter memverifikasi data, menyunting draf, menangani pengecualian, lalu menyetujui kesimpulan klinis final.

Tenaga Medis menurut UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menurut Pasal 1 angka 6 dan Pasal 198 UU 17/2023, Tenaga Medis adalah orang yang menempuh pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi, yaitu dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan subspesialis.

Praktik Kedokteran (UU 29/2004, Dicabut)

Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan (Pasal 1 angka 1 UU 29/2004). UU 29/2004 telah dicabut oleh Pasal 454 huruf c UU 17/2023.

Rekam Medis menurut UU 17/2023, PP 28/2024, dan Permenkes 24/2022

Menurut Pasal 1 angka 1 Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 dan Pasal 778 ayat (3) PP Nomor 28 Tahun 2024, Rekam Medis adalah dokumen berisi data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) menurut Permenkes 24/2022

Menurut Pasal 1 angka 4 Permenkes Nomor 24 Tahun 2022, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) adalah seorang yang telah lulus pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan yang menjalankan pengelolaan Rekam Medis Elektronik di fasyankes.

Micromeet Care Workspace

Micromeet Care Workspace adalah ruang kerja modular Micromeet untuk tim institusi kesehatan. Produk ini menghubungkan alur janji temu, MCU, pelaporan klinis, penjelasan dokter, dan tindak lanjut yang diaktifkan melalui konteks pasien jangka panjang yang telah disetujui.

Narkotika Menurut Hukum Indonesia (UU 35/2009)

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menurunkan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan menimbulkan ketergantungan.

Nilai Ambang Batas (NAB) di Tempat Kerja (Permenaker 5/2018)

Menurut Pasal 1 angka 7 Permenaker Nomor 5 Tahun 2018, Nilai Ambang Batas (NAB) adalah standar faktor bahaya di tempat kerja berupa kadar atau intensitas rata-rata tertimbang waktu yang dapat diterima pekerja tanpa menimbulkan penyakit dalam kerja maksimal 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.

Satu Data Indonesia dalam Tata Kelola Kesehatan (Permenkes 18/2022)

Menurut Pasal 1 angka 1 Permenkes Nomor 18 Tahun 2022, Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah.

PDPA (Singapura)

Personal Data Protection Act (PDPA) Singapura mengatur cara organisasi menghimpun, menggunakan, mengungkapkan, melindungi, menyimpan, dan mentransfer data pribadi. Kewajibannya dapat berbeda bagi organisasi dan perantara data.

PDPO (Hong Kong)

PDPO (Personal Data (Privacy) Ordinance) adalah undang-undang perlindungan data Hong Kong yang mengatur cara data pribadi, termasuk data kesehatan, dikumpulkan, digunakan, dan ditransfer, dengan pembatasan khusus pada data yang keluar dari yurisdiksi Hong Kong. Undang-undang ini berlaku bagi vendor teknologi yang menangani data pasien Hong Kong, berdampingan dengan kebijakan keamanan TI Hospital Authority.

Pemantapan Mutu Laboratorium Klinik (Permenkes 43/2013)

Menurut Permenkes Nomor 43 Tahun 2013 (Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3) serta Permenkes Nomor 29 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (2), pemantapan mutu laboratorium klinik adalah kegiatan menjaga mutu dan keakuratan hasil pemeriksaan laboratorium agar dapat dipertanggungjawabkan.

Pemeriksaan Kesehatan Khusus Tenaga Kerja (PER-02/MEN/1980)

Menurut Pasal 1 huruf c dan Pasal 5 ayat (1) Permenakertrans Nomor PER-02/MEN/1980, Pemeriksaan Kesehatan Khusus adalah pemeriksaan oleh dokter secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu untuk menilai pengaruh pekerjaan terhadap tenaga kerja atau golongan tertentu.

Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja dalam Hukum K3

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 1 ayat (2) dan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 1 angka 38, Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri, serta memikul kewajiban kesehatan kerja.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam UU ITE dan PP 71/2019

Menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE), Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah kegiatan pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat yang wajib dilakukan secara andal dan aman (Pasal 15).

Permenaker No. 02/1980

Permenaker No. 02/1980 (Peraturan Menteri Tenaga Kerja) adalah regulasi Indonesia yang mewajibkan pemeriksaan kesehatan pekerja, baik sebelum kerja, berkala, maupun khusus, untuk menilai kelayakan kerja. Regulasi inilah dasar hukum utama yang mendorong tingginya volume medical check-up (MCU) perusahaan di Indonesia, terutama di lingkungan kerja berbahaya.

Pelindungan Data Pribadi (PDP) menurut UU Nomor 27 Tahun 2022

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 27 Tahun 2022, Pelindungan Data Pribadi (PDP) adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi.

Subjek Data Pribadi menurut UU Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022)

Menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP), Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi. Di klinik, rumah sakit, atau perusahaan, pasien dan pekerja adalah subjek data atas datanya.

Portal Satu Data Bidang Kesehatan menurut Permenkes Nomor 18 Tahun 2022

Menurut Pasal 1 angka 19 Permenkes Nomor 18 Tahun 2022, Portal Satu Data Bidang Kesehatan adalah media bagi pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Rentang Rujukan (Reference Range)

Reference range artinya rentang rujukan: interval nilai yang dianggap normal bagi populasi sehat untuk suatu pemeriksaan (misalnya tes darah) yang menjadi acuan untuk menandai hasil pasien sebagai normal, tinggi, atau rendah. Rentang ini bergantung konteks: ia berubah menurut jenis kelamin, usia, dan metode laboratorium yang dipakai, sehingga angka yang sama bisa normal dalam satu konteks dan abnormal dalam konteks lain.

Resume Medis (Ringkasan Pulang)

Resume medis adalah ringkasan pulang dalam rekam medis Indonesia, dokumen yang merangkum diagnosis, prosedur, perjalanan pengobatan, dan rencana tindak lanjut suatu episode rawat inap pada saat pasien dipulangkan. Dokumen ini menjalankan dua peran sekaligus: menjadi serah-terima klinis yang menjaga kesinambungan perawatan setelah pasien pulang, dan menjadi dokumen sumber utama untuk koding diagnosis dan prosedur saat klaim dikelompokkan dan diajukan.

Sarana Kesehatan Pemeriksa Calon TKI (Permenkes 29/2013)

Menurut Pasal 1 angka 4 Permenkes Nomor 29 Tahun 2013, Sarana Kesehatan adalah rumah sakit atau klinik utama yang digunakan untuk menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja Indonesia yang telah mendapatkan penetapan dari Menteri Kesehatan.

Satu Data Bidang Kesehatan menurut Permenkes Nomor 18 Tahun 2022

Menurut Pasal 1 angka 3 Permenkes Nomor 18 Tahun 2022, Satu Data Bidang Kesehatan adalah kebijakan tata kelola data kesehatan.

SATUSEHAT

SATUSEHAT adalah ekosistem pertukaran data kesehatan nasional Indonesia yang dikelola Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Platform ini menghubungkan fasilitas layanan kesehatan, regulator, penjamin, dan penyedia layanan digital melalui mekanisme interoperabilitas terstandar, termasuk HL7 FHIR.

Sertifikat Elektronik dalam UU ITE dan PP 71/2019

Menurut Pasal 1 angka 9 UU 11/2008 (UU ITE), Sertifikat Elektronik adalah sertifikat bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Tingkat Keparahan (INA-CBGs)

Tingkat keparahan INA-CBGs I, II, dan III menunjukkan kompleksitas klinis: tanpa komplikasi atau komorbiditas, ringan, dan berat. Tingkat ini harus didukung diagnosis sekunder terdokumentasi; dokumentasi yang hilang atau keliru dapat menempatkan kasus pada kelompok tarif yang salah.

Catatan SOAP

Catatan SOAP adalah struktur standar untuk catatan kunjungan klinis: Subjective (yang dilaporkan pasien), Objective (temuan pemeriksaan dan hasil), Assessment (interpretasi klinisi), dan Plan (langkah berikutnya). Inilah format yang dipakai dalam sebagian besar dokumentasi klinis, dan diikuti sebagian besar AI medical scribe.

Speed-to-Lead (Akses Pasien)

Speed-to-lead dalam akses pasien layanan kesehatan adalah selang waktu antara pertanyaan pasien baru dan respons bermakna pertama dari klinik. Metrik ini dapat dianalisis bersama konversi booking, tetapi bukan target layanan universal dan tidak dengan sendirinya menjelaskan mengapa pasien jadi atau tidak jadi booking.

Surat Kontrol

Surat kontrol adalah surat tindak lanjut dalam sistem BPJS Kesehatan (JKN) Indonesia untuk perawatan lanjutan rutin: surat ini menetapkan tanggal kontrol, yaitu kapan pasien perlu kembali, dan pasien yang berhalangan hadir perlu menjadwalkan ulang. Surat ini ada karena tindak lanjut rutin berbeda dari kegawatdaruratan, dan jadwal rumah sakit serta kapasitas dokter harus tetap dapat diprediksi.

Surat Rujukan

Surat rujukan adalah surat yang mengarahkan pasien JKN dari fasilitas tingkat pertama (FKTP) ke fasilitas rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) dalam sistem BPJS Kesehatan. Dokumen ini penting untuk layanan rujukan non-darurat.

Teleradiologi menurut Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 dan UU 17/2023

Menurut Pasal 3 ayat (2) Permenkes Nomor 20 Tahun 2019, Teleradiologi adalah pelayanan radiologi diagnostik menggunakan transmisi elektronik citra dari semua modalitas radiologi beserta data pendukung antarfasyankes untuk mendapatkan Expertise dalam penegakan diagnosis.

TLS 1.3 (Transport Layer Security)

TLS 1.3 adalah versi terbaru protokol Transport Layer Security, yang mengenkripsi data saat transit antara browser atau aplikasi dan server sehingga tidak dapat dibaca atau diubah di jaringan. Dalam AI kesehatan, ini ekspektasi dasar untuk melindungi data pasien saat berpindah antar-sistem.

UU PDP (Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi No. 27/2022)

UU PDP, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, menggolongkan data kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. UU ini mengatur kewajiban pengendali dan prosesor, hak subjek data, pemrosesan, keamanan, insiden, transfer, dan sanksi.

VClaim dan E-Klaim BPJS: Apa Bedanya?

VClaim dan E-Klaim melayani bagian berbeda dalam alur BPJS. VClaim mendukung kepesertaan, rujukan, SEP, dan pertukaran data BPJS. E-Klaim mengelompokkan episode berkode ke tarif INA-CBGs dan menyiapkan berkas klaim; staf berwenang tetap bertanggung jawab atas pengajuan.

Voice-to-EMR

Voice-to-EMR (disebut juga V2N) adalah alur yang mengubah konsultasi klinis lisan menjadi dokumentasi terstruktur yang ditulis balik ke rekam medis elektronik (EMR). Alur ini memadukan pengenalan suara medis dengan penataan hasilnya menjadi catatan SOAP dan konteks yang siap dikode, dengan klinisi yang memeriksa sebelum apa pun diarsipkan.