Data Kesehatan menurut PP Nomor 28 Tahun 2024 dan UU PDP

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, Data Kesehatan adalah angka dan fakta kejadian berupa keterangan. Selain itu, Tanda-tanda yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan kesehatan (Pasal 1 angka 25). Berbeda dari Informasi Kesehatan yang sudah diolah (Pasal 1 angka 26). Data Kesehatan terdiri atas data rutin dan data nonrutin (Pasal 952).

Mengapa Penting dalam Praktik

Dari sisi pelindungan individu, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menggolongkan data. Selain itu, Informasi kesehatan—catatan individu tentang kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan. Sebagai data pribadi yang bersifat spesifik (Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Penjelasannya). Namun, tidak semua Data Kesehatan berupa data pribadi karena pemrosesannya juga mencakup data yang tidak dapat ditelusuri identitasnya atau data agregat (PP 28/2024 Pasal 961 ayat (2)).

Klinik termasuk fasilitas pelayanan kesehatan (UU Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 167 ayat (2) huruf b. Selain itu, Pasal 168 ayat (2) huruf b) sekaligus penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan. Selain itu, Pengendali data pribadi (PP 28/2024 Pasal 946 ayat (1) huruf c, Pasal 962). Pemrosesan Data Kesehatan individu memerlukan persetujuan pemilik data atau dasar lain menurut UU PDP (Pasal 963 ayat (1)). Selain itu, Riwayat pemrosesannya wajib dicatat (Pasal 977 ayat (1)).

Istilah terkait: Informasi Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan Nasional (PP 28/2024 Pasal 1 angka 23–26). Selain itu, Data Pribadi Spesifik (UU 27/2022 Pasal 4 ayat (2) huruf a).

Dasar hukum: PP Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 1 angka 23–26. 946 ayat (1) huruf c, 952, 961 ayat (2), 962, 963 ayat (1), dan 977 ayat (1). UU Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Penjelasannya. UU Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 167 ayat (2) huruf b dan 168 ayat (2) huruf b.