Sistem Informasi Kesehatan (SIK) menurut UU Nomor 17 Tahun 2023
Menurut Pasal 1 angka 19 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah sistem yang mengintegrasikan tahapan pemrosesan, pelaporan, dan penggunaan informasi.
Pahami bukti sesuai konteksnya
Tinjau tugas yang dituju, informasi sumber, titik pemeriksaan manusia, dan hasil yang diamati secara bersama. Hasil benchmark atau sandbox memiliki cakupan tertentu; hasil itu tidak menetapkan kesesuaian, persetujuan, atau kinerja untuk setiap institusi.
Baca penjelasan lengkapCare Workspace menghubungkan pekerjaan layanan kesehatan seperti reservasi, pelaporan yang ditinjau, dan tindak lanjut. Micromeet Cowork mendukung pekerjaan tim dengan karyawan digital dan Skills yang dapat digunakan kembali, termasuk ringkasan rapat, keputusan, dan serah-terima tugas.
Baca penjelasan lengkapMenurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023), Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai tahapan pemrosesan, pelaporan, dan penggunaan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan kesehatan dan mengarahkan keputusan pembangunan kesehatan (Pasal 1 angka 19).
Di Mana Istilah Ini Diatur
Bab XI UU 17/2023 (Pasal 345 sampai 351) mengatur bahwa SIK diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat (Pasal 345 ayat (2)). Seluruh penyelenggara wajib mengintegrasikan sistemnya dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN, Pasal 1 angka 20, Pasal 345 ayat (3)), termasuk SIK rumah sakit (Pasal 190). PP 46/2014 telah dicabut oleh Pasal 1170 huruf o PP Nomor 28 Tahun 2024 dan digantikan oleh Bab VI PP 28/2024 mulai Pasal 945.
Kewajiban Penyelenggara SIK
Menurut Pasal 347 ayat (2), penyelenggara wajib menjaga keandalan sistem melalui uji kelaikan sistem, penjagaan kerahasiaan data, kebijakan hak akses data, sertifikasi keandalan sistem, dan audit berkala. Pemrosesan data mencakup tujuh tahap dari perencanaan sampai pemusnahan dan wajib dicatat riwayatnya (Pasal 349 ayat (1) dan (11)). Data kesehatan individu wajib dilindungi dan diproses atas persetujuan pemilik data atau dasar sah lain menurut aturan pelindungan data pribadi (Pasal 351 ayat (1) dan (2)). Fasyankes juga wajib menyampaikan laporan hasil pelayanan melalui SIK (Pasal 173 ayat (1) huruf d) sesuai standar data dan interoperabilitas (PP 28/2024 Pasal 947 ayat (2)).
Istilah terkait: Data Kesehatan dan Informasi Kesehatan (PP 28/2024 Pasal 1 angka 25 dan 26).
Dasar hukum: UU Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 1 angka 19 dan 20, 173 ayat (1) huruf d, 190, 345 ayat (2) dan (3), 347, 349 ayat (1) dan (11), serta 351 ayat (1) dan (2). PP Nomor 28 Tahun 2024 Bab VI (mulai Pasal 945), Pasal 1 angka 25 dan 26, 947 ayat (2), dan 1170 huruf o.