Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI) menurut Perban BSSN 8/2020

Menurut Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020. Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI) adalah pengaturan kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam penerapan manajemen pengamanan informasi. Hal ini didasarkan pada Asas risiko (Pasal 1 angka 6).

Tempat SMPI dalam Hukum

Pasal 2 menetapkan bahwa pengamanan penyelenggaraan sistem elektronik dilaksanakan melalui SMPI untuk menjalankan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Di lingkup swasta, cakupannya meliputi penyelenggara yang diatur atau diawasi kementerian atau lembaga. Selain itu, Pemilik situs atau aplikasi daring yang memproses data pribadi untuk operasional layanan masyarakat terkait transaksi elektronik (Pasal 5 ayat (2)).

Mengapa Penting dalam Praktik

Penyelenggara melakukan Penilaian Mandiri dan melaporkan hasilnya ke BSSN untuk diverifikasi ke dalam kategori strategis, tinggi, atau rendah (Pasal 6 dan 7). Ketiga kategori tersebut mengacu antara lain pada standar SNI ISO/IEC 27001 (Pasal 9). Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang diakui BSSN (Pasal 26). Sertifikat SMPI berlaku paling lama tiga tahun, diperbarui paling lambat tiga bulan sebelum berakhir (Pasal 28), dan diaudit paling sedikit sekali setahun (Pasal 33). Pelanggaran seperti tidak melaporkan Penilaian Mandiri dikenai teguran tertulis (Pasal 37).

Istilah terkait: Keamanan Informasi (Pasal 1 angka 7), Indeks KAMI (Pasal 1 angka 13, Pasal 12), dan Sertifikat SMPI (Pasal 1 angka 11).

Dasar hukum: Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 1 angka 6. 7, 11, 13, Pasal 2, 5, 6, 7, 9, 12, 26, 28, 33, dan 37. PP Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 24 ayat (4).