Praktik Kedokteran (Dari UU 29/2004 ke UU 17/2023 tentang Kesehatan)

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (yang sudah dicabut). Praktik kedokteran dirumuskan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter. Selain itu, Dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Hal ini mencakup Mewawancarai pasien, memeriksa fisik dan mental, menegakkan diagnosis, menentukan pengobatan, menulis resep, dan menerbitkan surat keterangan dokter (Pasal 35 ayat (1)).

Pengaturannya Sekarang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) mencabut UU 29/2004. Proses ini dilakukan melalui Pasal 454 huruf c dan mengatur praktik Tenaga Medis (dokter, dokter gigi, spesialis. Selain itu, Subspesialis menurut Pasal 198) bersama Tenaga Kesehatan. Untuk berpraktik, tenaga medis wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil atas nama Menteri (Pasal 260 ayat (1) dan (2)). Selain itu, Surat Izin Praktik (SIP) dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang berlaku 5 tahun untuk tempat praktik tersebut (Pasal 263 ayat (1)–(3), Pasal 264). Praktik dijalankan sesuai kewenangan berbasis kompetensi (Pasal 285 ayat (1)) dan kesepakatan dengan pasien berdasarkan prinsip kesetaraan dan transparansi (Pasal 280 ayat (4)).

Mengapa Penting bagi Klinik dan Rumah Sakit

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mendayagunakan tenaga medis tanpa SIP (Pasal 284), kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur Peraturan Pemerintah (Pasal 265. Selain itu, 266), serta wajib menginformasikan daftar nama, nomor SIP dan STR, dan jadwal praktik (Pasal 283 ayat (2)).

Istilah terkait: STR (Pasal 1 angka 28) dan SIP (Pasal 1 angka 29).

Dasar hukum: UU Nomor 29 Tahun 2004 (sudah dicabut) Pasal 1 angka 1 dan Pasal 35 ayat (1). UU Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 1 angka 28 dan 29, Pasal 198, 260, 263–266, 280, 283–285, dan 454 huruf c.