Seberapa sering pemeriksaan kesehatan berkala pekerja wajib dilakukan?

Paling sedikit satu tahun sekali. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Selain itu, Transmigrasi Nomor PER-02/MEN/1980 (Permenaker PER-02/MEN/1980) mewajibkan perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kecuali Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan. Selain itu, Perlindungan Tenaga Kerja menentukan lain. Ketentuan ini berasal dari peraturan tahun 1980. Karena itu, sebelum menyusun jadwal tahunan, perusahaan perlu memastikan belum ada peraturan menteri ketenagakerjaan yang lebih baru untuk sektornya.

Perusahaan mana yang wajib

Kewajiban pemeriksaan berkala ini berakar pada tingkat undang-undang. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (UU 1/1970) mewajibkan pengurus memeriksakan semua tenaga kerja secara berkala pada dokter yang ditunjuk pengusaha dan dibenarkan direktur. Permenaker PER-02/MEN/1980 kemudian menetapkan batas waktu minimal satu tahun sekali. Kewajiban tersebut berlaku bagi perusahaan yang tempat kerjanya termasuk dalam daftar Pasal 2 ayat (2) UU 1/1970, sebagaimana dirujuk Pasal 3 ayat (2). Selain itu, Pasal 2 ayat (2) Permenaker. Daftarnya mencakup tempat kerja dengan mesin atau bahan berbahaya, pekerjaan konstruksi, pertambangan, pengangkutan, hingga usaha di bidang kesehatan. Pengurus yang memimpin langsung tempat kerja (Pasal 1 ayat (2) UU 1/1970) bertanggung jawab memastikan peraturan ini ditaati (Pasal 6 ayat (3) Permenaker).

Apa yang diperiksa dan siapa yang memeriksa

Pemeriksaan dilakukan oleh dokter yang ditunjuk pengusaha dan memenuhi syarat peraturan (Pasal 1 huruf b dan d). Menurut Pasal 3 ayat (3), cakupan pemeriksaan berkala meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani, rontgen paru-paru bila memungkinkan, laboratorium rutin. Selain itu, Pemeriksaan lain yang dianggap perlu. Pengusaha atau pengurus bersama dokter wajib menyusun pedoman pemeriksaan berkala sesuai kebutuhan tiap jenis pekerjaan (Pasal 3 ayat (4)). Selain itu, perusahaan wajib menyusun rencana pemeriksaan kesehatan berkala (Pasal 6 ayat (1)).

Kewajiban sesudah pemeriksaan dan aturan yang lebih baru

Apabila pemeriksaan berkala menemukan kelainan atau gangguan kesehatan, pengurus wajib mengadakan tindak lanjut untuk memperbaiki kelainan tersebut beserta penyebabnya (Pasal 3 ayat (6)). Pengurus juga wajib menyusun laporan penyelenggaraan dan menyampaikannya paling lambat dua bulan sesudah pemeriksaan dilakukan (Pasal 6 ayat (2)). Pelanggaran atas Permenaker ini diancam pidana pelanggaran menurut Pasal 10 juncto Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU 1/1970.

UU 17/2023 menjamin hak setiap orang atas kerahasiaan data kesehatan pribadinya (Pasal 4 ayat (1) huruf i), dengan pengecualian terbatas di Pasal 4 ayat (4). Karena itu, laporan klinis individu tetap menjadi pegangan pasien dan tim medis, sedangkan perusahaan menerima kesimpulan kelaikan kerja. Dalam PP 28/2024, pemeriksaan kesehatan masuk dalam upaya preventif (Pasal 233 ayat (5) huruf d. Selain itu, E), sementara penerapan standar bagi pekerja di perusahaan diserahkan kepada peraturan menteri bidang ketenagakerjaan (Pasal 241 ayat (2) huruf b) tanpa menyebut angka interval baru.