Pengelolaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam PP 28/2024: Apa Saja yang Diatur?

PP 28/2024 sebagai peraturan pelaksanaan UU 17/2023 tentang Kesehatan mengatur pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam BAB III (Pasal 565 sampai Pasal 760). Cakupannya meliputi perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, peningkatan mutu, Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktik (SIP), konsil. Selain itu, Kolegium, hak dan kewajiban, kewenangan klinis melalui proses kredensial, serta sanksi administratif. Peraturan ini berlaku sejak 26 Juli 2024 dan mencabut PP 67/2019.

Perencanaan, kualifikasi, STR, dan SIP

• Perencanaan dan kualifikasi (Pasal 567, 572, 575): Kebutuhan tenaga dihitung memakai analisis beban kerja dan standar ketenagaan minimal. Kualifikasi minimal adalah pendidikan profesi untuk tenaga medis dan diploma tiga untuk tenaga kesehatan.
• STR seumur hidup (Pasal 677–678, 695): STR diterbitkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia dan berlaku seumur hidup bagi WNI. Pengecualian masa berlaku terbatas hanya untuk peserta pendidikan, internsip, atau adaptasi.
• SIP per tempat praktik (Pasal 681–682): SIP diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk satu tempat praktik dengan masa berlaku lima tahun. Perpanjangan SIP mensyaratkan kepemilikan STR, tempat praktik aktif, dan kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).

Hak, kewajiban, dan kewenangan klinis

Pemberi kerja di fasilitas pelayanan kesehatan swasta wajib memenuhi hak atas imbalan jasa yang layak. Selain itu, Mendaftarkan tenaga medis dan tenaga kesehatan ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (Pasal 725 dan Pasal 730 ayat (2)). Pimpinan fasilitas wajib menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (Pasal 728 ayat (3)). Bersama pemerintah, pimpinan fasilitas juga menyediakan kanal pengaduan atas kekerasan, pelecehan, dan perundungan (Pasal 731 ayat (3)). Fasilitas wajib menyediakan pendampingan bantuan hukum bila timbul sengketa pelayanan (Pasal 723 ayat (4)).

Di fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis. Selain itu, Tenaga kesehatan tertentu yang melayani pasien secara langsung, atau yang berdampak pada keselamatan pasien, mendapat kewenangan klinis setelah menjalani proses kredensial. kewenangan itu ditetapkan oleh pimpinan fasilitas (Pasal 743 ayat (1) sampai (4)). Tenaga pendukung kesehatan (non-nakes seperti staf TI dan administrasi) berhak atas upah layak dan jaminan sosial serta wajib menjaga rahasia fasilitas (Pasal 755 dan 759).

Sanksi administratif berjenjang (Pasal 736, 748–754)

Pelanggaran standar pelayanan atau praktik dikenai sanksi administratif berjenjang:

1. Teguran lisan (maksimal satu kali);

2. Peringatan tertulis (maksimal satu kali dengan masa perbaikan maksimal 1 bulan);

3. Denda administratif (bila rekomendasi perbaikan tidak dilaksanakan). dan

4. Pencabutan izin praktik SIP (bila denda administratif tidak dibayar).

Praktik tanpa STR atau tanpa SIP yang sah dikenai denda administratif secara langsung (Pasal 752). Nama pelanggar yang tidak mematuhi sanksi akan diumumkan secara terbuka di media sosial resmi pemerintah (Pasal 754).

Dasar hukum

• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pasal 1 angka 31, 32, 42, dan 52. BAB III (Pasal 565 sampai 760). Pasal 1170. dan Pasal 1172.
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pasal 264 ayat (6) huruf e.