Wawasan Industri

UU Praktik Kedokteran Dicabut UU 17/2023: Apa yang Berubah?

Perubahan utama bagi klinik dan rumah sakit setelah UU 17/2023 mencabut UU 29/2004: STR seumur hidup, SIP 5 tahun, 7 butir persetujuan tindakan, kepemilikan rekam medis, dan MDP.

Terbit 24 Oktober 2026Diperbarui 3 November 20267 menit bacaMicromeet Editorial
Bagikan
TopikUU 29/2004 dicabut UU 17/2023 IndonesiaSTR seumur hidup SIP 5 tahun dokterpersetujuan tindakan medis Pasal 293 UU 17 2023kepemilikan dokumen rekam medis rumah sakitMajelis Disiplin Profesi MDP UU Kesehatankepatuhan klinik dan rumah sakit UU 17 2023
UU Praktik Kedokteran Dicabut UU 17/2023: Apa yang Berubah?

UU Kesehatan 17/2023 mencabut UU Praktik Kedokteran 29/2004 sejak 8 Agustus 2023. Perubahan utamanya: STR seumur hidup, SIP lima tahun, tujuh butir persetujuan tindakan, dan majelis disiplin baru.

UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU 17/2023 tentang Kesehatan (Pasal 454 huruf c) sejak 8 Agustus 2023 (Pasal 458). Kini UU 17/2023 mengatur tenaga medis (dokter dan dokter gigi) bersama tenaga kesehatan lain dalam satu undang-undang. Bagi pengelola klinik dan rumah sakit, perubahan paling nyata terletak pada masa berlaku STR dan SIP, rincian persetujuan tindakan medis, kepemilikan dokumen rekam medis, serta lembaga penegak disiplin profesi.

Satu undang-undang menggantikan sebelas undang-undang

UU 29/2004 dahulu mengatur praktik kedokteran khusus bagi dokter dan dokter gigi (Pasal 1 angka 1). UU 17/2023 mencabut sebelas undang-undang sekaligus, termasuk UU 29/2004 (Pasal 454), dan mengatur tenaga medis bersama tenaga kesehatan (misalnya pada Pasal 260 dan Pasal 274).

Aturan pelaksana dari UU 29/2004 tidak gugur secara otomatis. Pasal 453 huruf b menyatakan peraturan pelaksana lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 17/2023. Di tingkat peraturan pemerintah, aturan pelaksana barunya adalah PP 28/2024 yang diundangkan pada 26 Juli 2024. Karena itu, setiap peraturan menteri lama perlu dicocokkan pasal demi pasal dengan UU 17/2023 dan PP 28/2024.

STR berlaku seumur hidup, SIP berlaku lima tahun

Pola masa berlaku izin kini berbalik dari aturan lama. Dalam UU 29/2004, STR berlaku lima tahun (Pasal 29 ayat (4)), sedangkan SIP tetap berlaku selama STR masih berlaku dan tempat praktiknya tidak berubah (Pasal 38 ayat (2)).

Dalam UU 17/2023, STR diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri dan berlaku seumur hidup (Pasal 260 ayat (2) dan (4)), kecuali dinonaktifkan atau dicabut (Pasal 261). Sebaliknya, SIP kini berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan: STR, tempat praktik, dan kecukupan Satuan Kredit Profesi atau SKP (Pasal 264 ayat (3) dan (4)).

Untuk penerbitan SIP pertama, Pasal 264 ayat (1) UU 17/2023 hanya mensyaratkan STR dan tempat praktik, tanpa lagi mencantumkan rekomendasi organisasi profesi seperti Pasal 38 ayat (1) UU 29/2004. SIP tidak berlaku apabila STR dicabut atau dinonaktifkan, atau bila tempat praktik berubah (Pasal 264 ayat (6)). SIP diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, dan kuota tiap jenis tenaga ditetapkan Pemerintah Pusat dengan melibatkan pemerintah daerah tersebut (Pasal 263 ayat (3) dan (5)).

Satu SIP tetap hanya berlaku untuk satu tempat praktik (PP 28/2024 Pasal 682 ayat (2)), sedangkan rincian penerbitan SIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri (Pasal 687). Ketentuan peralihan STR dan SIP lama diatur dalam Pasal 449 UU 17/2023 dan Pasal 1162 PP 28/2024. Bagi tim SDM fasilitas kesehatan, fokus pemantauan kini berada pada siklus lima tahunan SIP, pemenuhan SKP, dan status STR.

Persetujuan tindakan, rekam medis, dan rahasia pasien

Penjelasan sebelum tindakan medis bertambah dari lima butir (UU 29/2004 Pasal 45 ayat (3)) menjadi tujuh butir dalam UU 17/2023 Pasal 293 ayat (3): diagnosis, indikasi, tindakan beserta tujuannya, risiko dan komplikasi, alternatif beserta risikonya, risiko bila tindakan tidak dilakukan, serta prognosis. Persetujuan tertulis wajib diperoleh sebelum tindakan invasif dan/atau berisiko tinggi, ditandatangani pasien atau walinya dan disaksikan salah seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan (Pasal 293 ayat (4), (5), dan (8)).

Untuk rekam medis, UU 17/2023 Pasal 297 ayat (1) menetapkan bahwa dokumen rekam medis adalah milik fasilitas pelayanan kesehatan. Pada fasilitas selain praktik mandiri, penyelenggaraan rekam medis menjadi tanggung jawab fasilitas (Pasal 296 ayat (2)), termasuk kewajiban menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data (Pasal 297 ayat (3)). Pasien tetap berhak mengakses informasi dalam rekam medisnya (Pasal 276 huruf e).

Kewajiban menjaga rahasia kesehatan pribadi pasien tetap berlaku (Pasal 301 ayat (1)). Pasal 4 ayat (4) memuat delapan keadaan ketika kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadi tidak berlaku, antara lain permintaan aparat penegak hukum, permintaan pasien sendiri (huruf f), dan kepentingan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (huruf h); pemberi kerja tidak disebut. Menurut penafsiran kami, yang bukan ketentuan tegas undang-undang, perusahaan hanya dapat menerima informasi kesehatan pekerja melalui salah satu jalur tersebut, misalnya atas permintaan pekerja sendiri atau bila peraturan lain mengaturnya sesuai huruf h.

Penegakan disiplin berpindah ke Majelis Disiplin Profesi

Penegakan disiplin yang dahulu dijalankan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI (UU 29/2004 Pasal 55) kini beralih ke majelis yang dibentuk Menteri (UU 17/2023 Pasal 304 ayat (2) sampai (4)). PP 28/2024 menamainya Majelis Disiplin Profesi (MDP) (Pasal 712 ayat (3) dan Pasal 714 ayat (1)).

Sanksi disiplin dalam Pasal 306 ayat (1) UU 17/2023 meliputi peringatan tertulis, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan, penonaktifan sementara STR, dan/atau rekomendasi pencabutan SIP. Pasien atau keluarganya yang dirugikan dapat mengadu kepada majelis (Pasal 305 ayat (1)). Sebelum tenaga medis atau tenaga kesehatan disidik atas dugaan tindak pidana dalam pelayanan kesehatan, atau dimintai pertanggungjawaban secara perdata, rekomendasi majelis harus dimintakan terlebih dahulu (Pasal 308 ayat (1) dan (2)). Majelis wajib memberikan rekomendasi paling lama 14 hari kerja (Pasal 308 ayat (7)); khusus untuk jalur pidana, bila majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu itu, majelis dianggap telah merekomendasikan bahwa penyidikan dapat dilakukan (Pasal 308 ayat (8)). Perselisihan akibat dugaan kesalahan profesi yang merugikan pasien diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Pasal 310).

Pahami bukti sesuai konteksnya

Tinjau tugas yang dituju, informasi sumber, titik pemeriksaan manusia, dan hasil yang diamati secara bersama. Hasil benchmark atau sandbox memiliki cakupan tertentu; hasil itu tidak menetapkan kesesuaian, persetujuan, atau kinerja untuk setiap institusi.

Baca penjelasan lengkap
Bahas tahap ini untuk tim Anda

Yang perlu dicek klinik dan rumah sakit

  • Publikasikan daftar nama, nomor SIP dan STR, serta jadwal praktik seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menghindari sanksi administratif (Pasal 283 ayat (2) sampai (4) dan Pasal 284).
  • Pantau tanggal berakhirnya SIP lima tahunan, kecukupan SKP, dan perubahan tempat praktik dokter (Pasal 264 ayat (3), (4), dan (6)).
  • Perbarui formulir persetujuan tindakan medis agar mencakup tujuh unsur Pasal 293 ayat (3), dan sesuaikan tata kelola rekam medis fasilitas dengan Pasal 296 dan 297.

Lembaga lama tetap menjalankan tugas sampai lembaga baru terbentuk sesuai Pasal 450 dan Pasal 452 UU 17/2023 serta Pasal 1167 PP 28/2024. Naskah lengkap peraturan dapat diperiksa di JDIH BPK dan JDIH Kemkes.

Dasar hukum

  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pasal 4 ayat (4); Pasal 260 sampai 264; Pasal 274; Pasal 276 huruf e; Pasal 283 dan 284; Pasal 293; Pasal 296 dan 297; Pasal 301; Pasal 304 sampai 308; Pasal 310; Pasal 449, 450, 452, 453 huruf b, 454 huruf c, dan 458.
  • Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (dicabut): Pasal 1 angka 1; Pasal 29 ayat (4); Pasal 37, 38, 41, 42, 45, 47, 48 ayat (2), 55, 66, dan 69 ayat (3).
  • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024: Pasal 682 ayat (2); Pasal 687; Pasal 712 ayat (3); Pasal 714 ayat (1); Pasal 1162 dan 1167.

Langkah berikutnya

Institusi penyelenggara MCU dapat melihat MCU CoPilot. Penanganan data, keamanan, dan tata kelola klinis Micromeet dijelaskan di Trust Center Micromeet. Baca juga: regulasi AI klinis di Indonesia.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran masih berlaku?

Tidak. Pasal 454 huruf c UU 17/2023 tentang Kesehatan telah mencabut dan menyatakan UU 29/2004 tidak berlaku sejak 8 Agustus 2023.

Pasal berapa di UU 17/2023 yang kini mengatur rekam medis dan rahasia kedokteran?

Rekam medis kini diatur dalam Pasal 296 sampai Pasal 299 UU 17/2023, sedangkan rahasia kesehatan pribadi pasien diatur dalam Pasal 301 dan Pasal 4 ayat (1) huruf i.

Apakah masa berlaku STR dokter berubah di UU 17/2023?

Ya. Menurut Pasal 260 ayat (4) UU 17/2023, Surat Tanda Registrasi (STR) berlaku seumur hidup, sedangkan Surat Izin Praktik (SIP) berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang (Pasal 264 ayat (3)).

Apakah perusahaan boleh menerima informasi kesehatan pekerja menurut UU 17/2023?

Pasal 4 ayat (4) UU 17/2023 tidak menyebut pemberi kerja. Menurut penafsiran kami, pembukaan memerlukan salah satu pengecualiannya, seperti permintaan pekerja sendiri (huruf f) atau kepentingan lain yang diatur peraturan perundang-undangan (huruf h); ini penafsiran, bukan ketentuan tegas.

Micromeet. Lihat bukti, tahap review, dan cakupan produk yang relevan untuk tim Anda.

Lihat alur kerja

ME

Micromeet Editorial

Micromeet Team

Micromeet membangun infrastruktur AI layanan kesehatan untuk perawatan berkelanjutan. MCU CoPilot, AI Scribe, Akses Pasien & Reservasi, dan Care Loop mendukung alur terarah; Micromeet Care Workspace menghubungkan konteks yang disetujui dan langkah berikutnya.

Tentang Micromeet