Perusahaan, melalui pengurus tempat kerja, wajib menindaklanjuti temuan tersebut dengan memperbaiki kelainan atau gangguan kesehatan yang ditemukan sekaligus mengatasi penyebabnya di tempat kerja (Permenaker PER-02/MEN/1980 Pasal 3 ayat (6)). Karena peraturan tidak merinci bentuk tindakan teknisnya, langkah konkret perlu ditetapkan bersama dokter pemeriksa.
Langkah tindak lanjut bersama dokter pemeriksa
Pemeriksaan kesehatan berkala bertujuan mempertahankan derajat kesehatan pekerja dan mendeteksi sedini mungkin pengaruh pekerjaan yang perlu dikendalikan (Permenaker PER-02/MEN/1980 Pasal 3 ayat (1)).
Dalam pelaksanaannya, keputusan medis dan kesimpulan kelaikan kerja (fit to work) tetap berada di tangan dokter. Perusahaan bertindak berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi dokter tersebut, misalnya dengan menyesuaikan penempatan kerja, membatasi tugas tertentu, atau memperbaiki kondisi lingkungan kerja yang memicu gangguan kesehatan. Pengusaha atau pengurus bersama dokter juga wajib menyusun pedoman pemeriksaan berkala yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan di perusahaan (Permenaker Pasal 3 ayat (4)).
Secara hukum, kewajiban ini melekat pada pengurus, yaitu orang yang memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri (UU 1/1970 Pasal 1 ayat (2)). Pengurus wajib memeriksakan seluruh pekerja secara berkala kepada dokter yang ditunjuk pengusaha dan dibenarkan oleh direktur, yakni pejabat yang ditunjuk Menteri Tenaga Kerja (Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 1 ayat (4) UU 1/1970). Ketentuan ini berlaku pada tempat kerja yang masuk dalam daftar Pasal 2 ayat (2) UU 1/1970. Cakupannya luas dan meliputi antara lain usaha di bidang kesehatan, sehingga setiap perusahaan perlu mencocokkan jenis tempat kerjanya dengan daftar tersebut.
Pemeriksaan khusus, pelaporan dua bulan, dan penyelesaian sengketa
Apabila hasil pemeriksaan berkala mengindikasikan gangguan kesehatan tertentu, ada tiga mekanisme lanjutan yang diatur dalam Permenaker PER-02/MEN/1980 dan regulasi kesehatan terbaru:
- Pemeriksaan kesehatan khusus: Pekerja yang diduga mengalami gangguan kesehatan tertentu perlu menjalani pemeriksaan kesehatan khusus sesuai kebutuhan (Pasal 5 ayat (2) huruf c), dan perusahaan wajib menyusun rencana pemeriksaannya (Pasal 6 ayat (1)).
- Pelaporan ke instansi ketenagakerjaan: Pengurus wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemeriksaan paling lambat dua bulan sesudah pemeriksaan selesai kepada instansi ketenagakerjaan (Pasal 6 ayat (2); dalam teks tahun 1980 disebut Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja melalui Kantor Wilayah, tanpa merinci isi laporan). Bila badan penyelenggara yang ditunjuk menemukan penyakit akibat kerja saat pemeriksaan berkala, badan tersebut juga wajib melaporkannya ke Ditjen Binalindung melalui Kantor Wilayah (Pasal 4). Di luar aturan tahun 1980 itu, PP No. 28 Tahun 2024 Pasal 240 menempatkan kewajiban pencatatan dan pelaporan upaya kesehatan kerja pada pemberi kerja, pengurus atau pengelola tempat kerja, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Penyelesaian perbedaan pendapat: Jika timbul perbedaan pendapat mengenai hasil pemeriksaan berkala, penyelesaiannya diajukan ke Majelis Pertimbangan Kesehatan Daerah (Pasal 8 ayat (1)). Pihak yang tidak menerima putusan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Majelis Pertimbangan Kesehatan Pusat dalam waktu 14 hari sejak tanggal putusan majelis daerah (Pasal 8 ayat (2)). Biaya pemeriksaan atas perintah majelis ditanggung oleh pengurus (Pasal 9).
Batas kerahasiaan rekam medis dan tanggungan biaya
Kewajiban menindaklanjuti temuan MCU tidak berarti perusahaan boleh membaca rincian medis setiap pekerja. Kerahasiaan data kesehatan pribadi dijamin oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 ayat (1) huruf i. Tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib menyimpan rahasia kesehatan pribadi pasien (Pasal 301 ayat (1)), termasuk hasil pemeriksaan dan diagnosis (PP 28/2024 Pasal 788 ayat (3) huruf b).
Berdasarkan PP 28/2024 Pasal 783 ayat (4), isi rekam medis hanya dapat dibuka sebatas kebutuhan:
- Dengan persetujuan pasien untuk kepentingan yang diatur dalam ayat (5), misalnya atas permintaan pasien sendiri; atau
- Tanpa persetujuan pasien hanya untuk kepentingan dalam ayat (11), seperti penegakan hukum dan penanggulangan wabah.
Dalam praktik, perusahaan hanya menerima kesimpulan kelaikan kerja atau rekomendasi pembatasan kerja dari dokter. Rincian medis pekerja hanya boleh dibuka apabila diizinkan oleh hukum dan persetujuan pekerja (lihat juga bahasan mengenai apakah hasil pemeriksaan kesehatan pekerja boleh diserahkan ke HRD).
Terkait pembiayaan, pemberi kerja wajib menanggung biaya atas penyakit akibat kerja, gangguan kesehatan, dan cedera akibat kerja yang diderita pekerja sesuai peraturan perundang-undangan (UU 17/2023 Pasal 100 ayat (3)).
Micromeet membangun infrastruktur AI layanan kesehatan dengan tata kelola yang jelas untuk mendukung perawatan berkelanjutan. Klinisi dan staf berwenang memeriksa keluaran yang berdampak.
Sanksi pelanggaran dan kedudukan aturan saat ini
Pengurus bertanggung jawab memastikan seluruh ketentuan Permenaker PER-02/MEN/1980 ditaati (Pasal 6 ayat (3)). Pengurus yang mengabaikan kewajiban tersebut diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda (Permenaker Pasal 10 yang merujuk pada UU 1/1970 Pasal 15 ayat (2)), dan tindak pidana itu digolongkan sebagai pelanggaran (UU 1/1970 Pasal 15 ayat (3)).
Meskipun Permenaker ini terbit pada tahun 1980, ketentuannya kini berjalan berdampingan dengan UU 17/2023 dan PP 28/2024. UU 17/2023 Pasal 99 ayat (5) mewajibkan pemberi kerja dan pengurus menaati standar kesehatan kerja, sedangkan PP 28/2024 Pasal 233 ayat (5) menempatkan pemeriksaan kesehatan dan penilaian kelaikan kerja sebagai bagian dari upaya pencegahan. Menurut PP tersebut, penerapan standar bagi pekerja di perusahaan diatur melalui peraturan menteri di bidang ketenagakerjaan (Pasal 241 ayat (2) huruf b).
Dalam alur layanan kesehatan yang terkelola (governed healthcare AI) seperti pada sistem MCU CoPilot dan Care Loop, pemisahan antara tindak lanjut klinis dan tindak lanjut tempat kerja dijaga dengan prinsip AI menyusun draf, dokter yang memutuskan: sistem membantu merangkai draf laporan dan rencana tindak lanjut untuk ditinjau dokter, sementara perusahaan hanya menerima kesimpulan kelaikan kerja yang telah disahkan tanpa membuka rekam medis pribadi pekerja.
Dasar hukum
- Permenaker PER-02/MEN/1980: Pasal 3, 4, 5, 6, 8, 9 dan 10.
- UU 1/1970 tentang Keselamatan Kerja: Pasal 1, 2, 8 dan 15.
- UU 17/2023 tentang Kesehatan: Pasal 4, 99, 100 dan 301.
- PP 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 17/2023: Pasal 233, 240, 241, 783 dan 788.
FAQ
Apa kewajiban utama perusahaan bila MCU berkala menemukan gangguan kesehatan pada pekerja? Berdasarkan Permenaker PER-02/MEN/1980 Pasal 3 ayat (6), pengurus tempat kerja wajib menindaklanjuti temuan tersebut dengan memperbaiki kelainan atau gangguan kesehatan yang ditemukan sekaligus mengendalikan penyebabnya di lingkungan kerja bersama dokter pemeriksa.
Apakah tindak lanjut hasil MCU berarti perusahaan boleh membaca rekam medis lengkap pekerja? Tidak. Kerahasiaan data kesehatan pribadi pekerja dilindungi oleh UU 17/2023 Pasal 4 dan Pasal 301 serta PP 28/2024 Pasal 783 dan 788. Dalam praktik, perusahaan menerima kesimpulan kelaikan kerja atau rekomendasi pembatasan kerja dari dokter, sedangkan rincian medis hanya dapat dibuka bila hukum dan persetujuan pekerja mengizinkan.
Kapan batas waktu pengurus melaporkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala ke instansi ketenagakerjaan? Menurut Permenaker PER-02/MEN/1980 Pasal 6 ayat (2), pengurus wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan paling lambat dua bulan sesudah pemeriksaan dilakukan kepada instansi ketenagakerjaan.
