Apakah data kesehatan termasuk data pribadi yang spesifik?
Ya: Pasal 4 ayat (2) huruf a UU 27/2022 menggolongkan catatan kesehatan fisik, mental, dan pelayanan kesehatan individu sebagai data pribadi spesifik karena berisiko menimbulkan diskriminasi dan kerugian lebih besar.
Pahami bukti sesuai konteksnya
Tinjau tugas yang dituju, informasi sumber, titik pemeriksaan manusia, dan hasil yang diamati secara bersama. Hasil benchmark atau sandbox memiliki cakupan tertentu; hasil itu tidak menetapkan kesesuaian, persetujuan, atau kinerja untuk setiap institusi.
Baca penjelasan lengkapCare Workspace menghubungkan pekerjaan layanan kesehatan seperti reservasi, pelaporan yang ditinjau, dan tindak lanjut. Micromeet Cowork mendukung pekerjaan tim dengan karyawan digital dan Skills yang dapat digunakan kembali, termasuk ringkasan rapat, keputusan, dan serah-terima tugas.
Baca penjelasan lengkapYa. Pasal 4 ayat (2) huruf a UU 27/2022 menggolongkan data dan informasi kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Penjelasan pasal tersebut merumuskan data dan informasi kesehatan sebagai catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan. Karena itu, cakupannya jauh lebih luas daripada sekadar diagnosis penyakit. Alasan penggolongannya tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a, yaitu pemrosesan data spesifik dapat berdampak lebih besar bagi subjek data, seperti diskriminasi dan kerugian yang lebih serius.
Data kesehatan bukan satu-satunya anggota golongan ini. Pasal 4 ayat (2) juga memasukkan data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi. Sementara itu, Pasal 4 ayat (3) menempatkan nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang sebagai data pribadi umum. Dengan demikian, berkas pemeriksaan yang memuat identitas pasien sekaligus hasil klinisnya berisi gabungan data umum dan data spesifik.
Karena tergolong spesifik, pemrosesan data kesehatan memicu kewajiban tambahan bagi pengendali data. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) huruf b mewajibkan penilaian dampak pelindungan data pribadi (DPIA). Sementara itu, Pasal 53 ayat (1) huruf c mewajibkan penunjukan pejabat atau petugas pelindungan data pribadi (DPO) bila kegiatan intinya memproses data spesifik berskala besar. Pelanggaran kewajiban penilaian dampak (Pasal 34), keamanan (Pasal 35), kerahasiaan (Pasal 36), atau penunjukan petugas (Pasal 53) diancam sanksi administratif pada Pasal 57 ayat (1)–(3) hingga denda maksimal dua persen dari pendapatan tahunan terhadap variabel pelanggaran.
UU 17/2023 tentang Kesehatan turut memperkuat perlindungan ini. Pasal 4 ayat (1) huruf i memberi setiap orang hak atas kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya, dengan pengecualian terbatas pada ayat (4). Selanjutnya, Pasal 351 ayat (2) mewajibkan pemrosesan data kesehatan individu dalam sistem informasi kesehatan mendapat persetujuan pemilik data dan/atau memenuhi dasar pemrosesan lain menurut peraturan pelindungan data pribadi.
Dasar hukum
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi: Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan Penjelasannya; Pasal 34 ayat (1); Pasal 35; Pasal 36; Pasal 53 ayat (1) huruf c dan ayat (3); serta Pasal 57 ayat (1), (2), dan (3).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pasal 4 ayat (1) huruf i dan ayat (4); serta Pasal 351 ayat (2).